Keluhan Nelayan Tradisional di Natuna, Ilyas Sabli: Harus Menjadi Perhatian Khusus

Hasil tangkapan ikan tidak maksimal, nelayan tradisional di Kabupaten Natuna hanya mengandalkan armada (kapal) ke laut berkapasitas kecil. Terkesan dipaksakan walau beresiko besar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ilyas Sabli mengatakan, kondisi ini sudah seharusnya menjadi perhatian khusus Pemprov Kepri dan pemerintah pusat. Melihat geografis yang dimiliki oleh Natuna, hasil dari laut (ikan) dapat mensejahterakan masyarakat.

“Seharusnya pemerintah melihat potensi yang ada. Kita (Dewan) sudah sering membicarakan hal ini ke Dinas KP dan Gubernur Kepri agar dapat mengangkat kesejahteraan nelayan tradisional Natuna ini,” kata Ilyas Sabli saat ditemui di ruang Komisi II DPRD Kepri, Senin (11/10/21).

Namun persoalan anggaran menjadi kendala. Ilyas mengatakan, jika berharap dari aspirasi dewan untuk bantuan terhadap pengadaan armada tangkap, memang tidak mencukupi. Dana yang aspirasi tersebut terbilang kecil.

“Untuk masalah itu memang perlu sentuhan dari Gubernur. Melalui kewenangannya dapat berkoordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya.

Adapun upaya yang lain untuk menjawab persoalan dimaksud, mantan Bupati Natuna ini ingin menyertakan kelompok nelayan di Natuna ke kementerian KP untuk menyampaikan masalah tersebut.

“Memang ada rencana membawa ke pusat, agar nelayan di Natuna diketahui. Sejauh ini, nelayan disana seolah tidak ada nama,” ucap Ilyas.

Apalagi bila mengacu pada peraturan Kementerian KP yang baru, lanjut Ilyas Sabli, bahwa daerah (kabupaten) hanya diberikan batas tertentu. Dari peraturan itu, dinilai, seolah-olah di Natuna tidak ada nelayan.

“Dan lagi, Natuna juga dianggap tidak mampu mengelola potensi perikanan laut yang dimiliki, seolah kita biarkan saja. Padahal kan tidak begitu,” kata Ilyas Sabli.

Soal batasan yang ada dalam peraturan itu, menurut Ilyas Sabli, kurang memberi keleluasaan pada nelayan tradisional. Walau dengan peralatan yang sederhana, nelayan berharap hasil tangkapan lebih baik jika melewati batas tersebut.

“Wilayah tangkap yang berpotensi saat ini berada 30 mil keatas, kalau dibawah tidak bisa diharap lagi. Nelayan di sana menggunakan pancing, bukan jaring atau pukat. Jadi, nelayan tersebut boleh dikatakan sudah tidak ada tempat lagi,” jelas Ilyas.

Oleh karena itu, Ilyas berharap, agar Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri menindaklanjuti persoalan nelayan tradisional di Natuna itu. Soal armada tangkap dan batas wilayah tersebut harus ada solusi.

Sebelumnya, konfirmasi ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri sudah diupayakan. Melalui Plt. Sekretaris Dinas KP Jefrianto, mengaku akan membawa persoalan nelayan tradisional di Natuna itu di dalam rapat.

“Saat ini bapak (kepala dinas) lagi sibuk. Kami akan koordinasi nanti dengan bidang terkait soal nelayan itu,” ucap Jefri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/10/21).

Hingga berita ini di unggah, belum mendapat respon dari kepala dinas terkait. Khususnya soal armada tangkap yang menjadi keluhan nelayan tradisional di Natuna. (Red)