Ilyas Sabli Minta Keluhan Nelayan Tradisional Natuna Menjadi Perhatian Khusus

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Ilyas Sabli
Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hasil tangkapan (ikan) nelayan tradisional Kabupaten Natuna tidak maksimal, hal ini karena armada tangkap berkapasitas kecil. Jika dipaksakan melaut lebih jauh mengakibatkan resiko besar.

Untuk itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ilyas Sabli mengatakan, masalah ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Kepri maupun Pemerintah Pusat. Melihat geografis Natuna, harusnya masyarakat dapat sejahtera dari laut (ikan).

“Itu potensi laut Natuna. Kita (dewan) sering membicarakan hal ini kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Gubernur. Dari hasil tersebut, tentu dapat mengangkat kesejahteraan nelayan tradisional Natuna,” kata Ilyas Sabli saat ditemui di ruang Komisi II DPRD Kepri, Senin (11/10/21).

Disinggung soal dana aspirasi dewan untuk membantu nelayan mendapatkan armada tangkap yang standar, Ilyas mengatakan bahwa hal tersebut sulit dipenuhi. Ia katakan, dana tersebut terbilang kecil. aspirasi yang dimiliki tidak mencukupi.

“Untuk masalah itu perlu dukungan Pemprov Kepri. Melalui kewenangan Gubernur, mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapat bantuan,” kata Ilyas.

Jika perlu, lanjut Ilyas, untuk menguatkan atas persoalan dimaksud, mantan Bupati Natuna itu terfikir untuk memboyong kelompok nelayan Natuna ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

“Memang ada rencana begitu, membawa ke pusat agar nelayan di Natuna diketahui. Sejauh ini kan nelayan di sana dinilai seolah tidak ada nama,” ucap Ilyas.

Apalagi bila mengacu pada peraturan Kementerian KP yang baru, Ilyas mengatakan bahwa daerah (kabupaten) hanya diberi kewenangan wilayah terbatas. Peraturan tersebut seolah menilai, di Natuna tidak ada nelayan.

“Dan lagi, dari ketentuan yang ada, menganggap daerah tidak mampu mengelola potensi perikanan yang dimiliki, seolah kita biarkan saja. Padahal kan tidak begitu,” kata Ilyas Sabli.

Soal batasan di peraturan itu, diartikan kurang memberi keleluasaan pada nelayan tradisional. Menurut Ilyas, walau dengan peralatan sederhana, tentunya nelayan berharap bisa mendapat tangkapan lebih bagus jika melewati batas batas dimaksud.

“Wilayah tangkap yang berpotensi saat ini berada 30 mil keatas, kalau dibawah tidak bisa diharap lagi. Nelayan di sana menggunakan pancing, bukan jaring atau pukat. Jadi nelayan tersebut boleh dikatakan sudah tidak ada tempat lagi,” jelas Ilyas.

Oleh karena itu, Ilyas berharap, agar Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri menindaklanjuti persoalan nelayan tradisional di Natuna itu. Soal armada tangkap dan batas wilayah tersebut harus ada solusi.

Sebelumnya, konfirmasi ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri sudah diupayakan. Melalui Plt. Sekretaris Dinas KP Jefrianto, mengaku akan membawa persoalan nelayan tradisional di Natuna itu di dalam rapat.

“Saat ini bapak (kepala dinas) lagi sibuk. Kami akan koordinasi nanti dengan bidang terkait soal nelayan itu,” ucap Jefri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/10/21).

Hingga berita ini di unggah, belum mendapat respon dari kepala dinas terkait. Khususnya soal armada tangkap yang menjadi keluhan nelayan tradisional di Natuna. (Red)


Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *