Ansar Ahmad Siap Atasi Hambatan Pembangunan di Kepri

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengadakan pertemuan dengan para Kepala Balai Kementerian PUPR di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Ahad (7/3). Tujuan melaksanakan pertemuan ini guna mendengarkan beberapa usulan- usulan yang sudah tersusun sebagai dasar rencana pembangunan nanti.

Meskipun libur (hari Minggu), Gubernur Kepri yang baru dilantik ini tetap menggesa pembangunan infrastruktur. Menurutnya, melaksanakan pertemuan dengan para kepala balai ini sangat penting guna percepatan pembangunan di Kepri.

“Kita akan berupaya untuk mengatasi hambatan demi hambatan yang ada, untuk itu perlu berkomunikasi langsung guna menyelesaikan masalah,” ucap Ansar Ahmad.

Saat ini, lanjutnya, ada beberapa prioritas dari permasalahan infrastruktur di Kepri yang harus segera dicarikan solusinya. Diantaranya, titik tolak usaha penyelesaian banjir di Kepri yang terjadi kemarin.

“Kemudian akan revitalisasi-kan beberapa objek vital, seperti program penyediaan air bersih, rumah-rumah tidak layak huni dan pengembangan jalan-jalan nasional yang lebih kecil dibanding provinsi lainnya,” kata Ansar.

Selain upaya pendekatan ke Pemerintah Pusat, Ansar juga mendorong seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri agar saling komunikasi. Apa yang menjadi kendala di daerah sampaikan kepada Provinsi untuk disampaikan langsung ke Pusat.

“Kita akan bantu fasilitasi, tugas kita adalah dimana terjadi hambatan harus diselesaikan. Karena APBD kita kan terbatas, maka apabila kita sukses menyelesaikan semuanya akan menjadi referensi bagi kita untuk menambah peluang itu”, tambah gubernur.

Gubernur juga menekankan bahwa izin-izin merupakan salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan revitalisasi cagar budaya.

“Karena cagar budaya adalah objek sejarah yang istimewa yang juga sangat rentan dan jangan sampai merusak dari keindahan cagar budaya tersebut,” kata gubernur.

Gubenur juga memberikan perhatian khusus soal jalan-jalan nasional di Kepri yang masih sangat pendek. Menurutnya UU yang mengatur tentang jalan nasional di Indonesia mengibaratkan negara ini sebagai negara kontinental, sangat sulit untuk diaplikasikan di daerah dengan kondisi geografis kepulauan seperti di Kepri.

“Kita kan terasnya negara, kenapa jalan-jalan nasional kita masih sangat pendek. Terkait peralihan status jalan-jalan yang ada di Kepri ini harus kita beri perhatian juga,” ucap Ansar.

Gubernur meminta adanya fleksibilitas terkait status-status jalan yang ada di Kepri. Karena apabila ada jalan yang rusak maka nantinya kredibilitas Pemerintah Daerah yang dipertanyakan.

Turut hadir dalam silaturahmi ini Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman M. Yusril Mahyudin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Abu Bakar, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Badan Kesbangpol Lamidi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera IV Tuti Sutiarsih, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Albert Rheinaldo, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Faizal.