Anggaran Penanganan Covid-19, Arif: Pengeluaran Sesuai Aturan

Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah kembali melakukan Rapat secara Video Conference. Rapat kali ini bersama Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Anggota Banggar DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Kesempatan itu dalam rangka Pembahasan Anggaran Penanganan Pencegahan Covid-19 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/04).

Terkait penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19, menurut Arif, Pemerintah Kepri tentunya akan taat pada semua peraturan yang telah dikeluarkan, baik oleh Presiden maupun Menteri Dalam Negri dan Menteri Keuangan.

“Kami berhati-hati menggunakan anggaran untuk pencegahan covid ini. Semua kebutuhan anggaran sudah dirincikan secara jelas dalam Rencana Kerja Belanja (RKB),” jelas Arif.

Selain itu, Arif menambahkan, untuk setiap pengeluaran belanja tersebut akan diawasi dan supervisi oleh Kejaksaan maupun BPKP.

Mengenai penanganan Covid-19 pada sektor kesehatan, Arif mengatakan bahwa telah dianggarkan senilai Rp22 miliar. Sejauh ini memang belum digunakan sepenuhnya untuk penanganan pasien covid di Rumah Sakit Ahmad Thabib.

“Pengeluaran aggaran untuk penanganan kesehatan setiap harinya memang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ucapnya.

Anggaran yang ada saat ini digunakan, sambung Arif, untuk pembelian APD, pengadaan Rapid Test, Belanja obat dan alat kesehatan. Selain itu juga untuk pemberian insentif bagi petugas medis serta untuk hal-hal pendukung lainnya.

Selain masalah kesehatan, dampak yang ditimbulkan dari covid ini adalah terganggunya perekonomian masyakarakat. Menurut Arif, Pemprov Kepri akan memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial dengan bekerjasama dengan Kabupaten/Kota.

“Untuk pendistribusian bantuan sembako dari Pemprov, kami tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kabupaten/ Kita agar tidak terjadi timpang tindih penerima bantuan,” ucapnya.

Arif menginginkan agar yang menerima bantuan nantinya adalah masyarakat yang memang belum sama sekali menerima bantuan, baik dari PKH, Dana Desa, maupun bantuan dari Kabulaten/Kota.

Turut hadir pada kesempatan ini, Asisten Administrasi Umum Hasbi, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas PMD dan Kependudukan Catatan Sipil Sardison. (HMS/Red)


Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *