DPRD Kepri Sepakati APBD Tahun 2020 Sebesar Rp 3,9 Triliun

Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DPRD Provinsi Kepri akhirnya menyepakati Kebijakan Umum atas Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020. Kesepakatan tertuang dalam paripurna penyampaikan nota keuangan sekaligus penandatanganan MoU KUA-PPAS di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Selasa (19/11/2019).

jjj
Penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD TA 2020 oleh Plt Gubernur Kepri Isdianto

Plt Gubernur Kepri, Isdianto dalam pidatonya menyampaikan, secara umum total APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 3,945 triliun. Jumlah itu naik sekitar Rp 112 Miliar dibandingkan APBD 2019 lalu, sebesar Rp 3,833 triliun.

Ia menerangkan, secara umum plafon anggaran dan pembiayaan APBD Kepri 2020 antara lain, untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 3,870 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,291 triliun, dana perimbangan Rp 2,539 triliun, dan pendapatan lain-lainya sebesar Rp 39,4 miliar. 

Alokasi belanja pada 2020 sebesar Rp 3,945 triliun, menurut Isdianto, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,997 triliun dan belanja langsung Rp 1,948 triliun. Semua total belanja dialokasikan berdasarkan prioritas yang termasuk dalam program-program OPD untuk mendukung kebijakan nasional 2020 mendatang.

Penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD Kepri Tahun 2020 oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

Selain itu, menurut Isdianto, pada 2020 mendatang Pemprov Kepri diestimasikan memiliki pembiayaan daerah sebesar Rp 75 miliar. Pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari tahun anggaran 2019. Dengan disepakatinya besaran APBD 2020 tersebut, ia berharap semua pihak dapat mendukung demi kemajuan bersama Provinsi Kepri.

Plt Gubernur Kepri Isdianto menyerahkan KUA-PPAS APBD Kepri Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara menyeluruh oleh DPRD Kepri

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, dengan ditandatanganinya MoU KUA-PPAS maka secepatnya akan dilakukan pembahasan secara menyeluruh. Ia berharap dapat selesai sesuai jadwal, tidak melewati tenggat waktu pengesahan APBD 2020 pada 30 November mendatang.

Sumber: Humas / Editor: Red


Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *