APBD Kepri Tidak Pro Rakyat, Huzrin Hood Ancam Lapor ke KPK
Tanjungpinang – Tokoh sentral pejuang pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood mengkritik keras beberapa proyek di Pemprov Kepri. Terutama yang tidak menyentuh ke masyarakat dan terkesan mubazir.
Kritikan keras tersebut dikatakan Huzrin Hood di saat peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri ke 16 tahun, dalam acara yang sederhana di kediamannya, jalan Sei Jang, Tanjungpinang, Senin (25/9). Hadir juga beberapa tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri, mahasiswa dan masyarakat.
Kritikan Huzrin lebih di beratkan pada anggaran pendidikan, dimana satu sekolah SMA hanya dianggarkan sebesar Rp. 100 juta. Begitu juga minimnya anggaran pada sektor kesehatan. Ia menilai masyarakat kesulitan mendapat pelayanan secara maksimal.
“Kalau di lihat dalam website Pemprov Kepri, anggaran sebesar Rp. 1 triliun hanya untuk proyek penunjukan langsung yang tidak menyentuh ke masyarakat. Kita sangat prihatin melihat ini,” ujar Huzrin
Selain itu, kritikan juga mengarah pada acara 16 even besar yang tidak banyak diketahui masyarakat, hanya untuk terkesan mubazir menghabiskan anggaran. Begitu juga proyek prestisius Kepri, yakni proyek Gurindam 12 yang berakibat kedepan akan berdampak pada defisit anggaran.
“Tahun depan minta ditunda dulu, kalau dari APBN atau pihak swasta yang membangun tidak apa-apa. Jika dari APBD Kepri, akan berakibat defisit karena menggunakan tahun jamak. Dampaknya, sektor untuk kepentingan masyarakat pasti terbengkalai,” ujarnya.
Lebih dalam lagi, Huzrin mengatakan, sesuai arahan dari Mendagri, dimana penggunaan APBD harus menyentuh kepentingan masyarakat dan perimbangannya. Apabila Pemrov Kepri tidak melaksanakan hingga waktu sampai tanggal 13 Oktober 2018 belum direspon dirinya akan melaporkan ke KPK.
“Ada lima pengacara yang bersedia mendamping tanpa pamrih. Majelis Rakyat Kepulauan Riau dan Kepri Corruption Wath (KCW) akan melaporkan ke KPK dan minta BPK RI untuk mengaudit APBD Kepri,” tegas Huzrin Hood.
Narasi: Dwa/Red
