Dirjen Hubla Bertandang Ke Kepri, Nurdin Curhat Soal Kemaritiman

Sempena lawatan Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo ke Kepri, Gubernur H Nurdin Basirun, menyampaikan persoalan kemaritiman, khusunya Karimun. Persoalan yang dimaksud terkait masih minimnya pendapatan untuk Kepri dari sektor kemaritiman, terutama labuh jangkar.

Nurdin berharap segala regulasi yang berkaitan dengan Dirjen Hubla dapat di permudah dan dipercepat dalam prosesnya. Sehingga letak wilayah Kepri yang berbatasan dengan negara asing mendapat penghasilan yang bersumber dari lautan yang luas.

“Kita ingin sektor ini memberi manfaat besar bagi masyarakat Kepri. Penghasilan dari labuh jangkar misalnya dapat mendukung pembangunan banyak sektor,” kata Nurdin di sela-sela kunjungan ke beberapa tempat bersama Dirjen Hubla dalam kunjungan, Jumat (5/7/2019).

Selain labuh jangkat, kepada Agus, Ia pun menyampaikan persoalan tentang pelabuhan bongkar muat Batu Ampar, Batam. Begitu juga tentang pelabuhan Pelni Karimun dan Pelabuhan Domestik Tanjungpinang.

“Terutama peningkatan kualitas dan kapasitas. Sehingga bongkar muat barang semakin lancar dan murah. Misalnya Pelindo tak mau memperbaharui, mungkin bisa diserahkan ke pihak swasta,” kata Nurdin

Selama di Karimun, Nurdin dan Agus meninjau sejumlah lokasi. Di antara yang dilihat adalah kawasan coastal area, yang akan tumbuh sebagai wajah baru Karimun. Termasuk pembangunan infrastruktur kepelabuhanan, pelabuhan roro dan bongkar muat Paret Rampak, PT MOS, dan lainnya.

Dari hasil tinjauan Agus di Karimun, mengaku melihat potensi besar di sektor maritim untuk kemajuan Kepri. Menurutnya memang perlu dibangun baru sejumlah infrastruktur yang memadai di Karimun.

“Apalagi kawasan itu berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, jadi memang harus dibangun,” ujar Agus yakin.

Sementara tentang labuh jangkar, Agus mengatakan bahwa belum bisa menjanjikan banyak hal untuk Kepri. Karena dalam hal ini, menurut Agus, untuk ke depannya masih banyak yang harus dibenahi.

“Termasuk regulasi-regulasi yang harus dibenahi. Karena kalau tidak dibenahi nanti kita tidak kompetitif,” katanya.

Agus pun menambahkan, percuma dibuka ships to ships, kalau labuh jangkar dan sebagainya tidak kompetitif. Menurutnya, nanti nilai ekonomi yang diharapkan juga akan berkurang.

“Jadi harus kita atur dulu biar kompetitif.  Dan akan  banyak kolaborasi ke depannya,” jelas Agus.

Meskipun begitu, Agus belum berani menjamin kapan target waktunya selesai. Karena banyak keterkaitan dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk mengatur regulasi itu.

Nurdin sendiri, dalam banyak kesempatan selalu berjuang agar Kepri selalu dapat dukungan regulasi ke Jakarta. Bahkan hingga ke Presiden Jokowi. Beberapa di antaranya sudah berhasil, beberapa lagi masih dalam proses.

Sumber: Humas

Editor: Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *