Butuh Biaya 50 Miliar Untuk Penyelidikan Tanah di 16 Titik Jembatan Batam-Bintan

Proyek Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang menjadi prioritas Provinsi Kepri masih membutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation). Berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) Jembatan, dipastikan segmen ini membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

Prihal itu disampaikan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (02/11/22). Berbagai progres pembangunan infrastruktur strategis dibicarakan, terkhusus kemajuan proyek Jembatan Babin yang menjadi prioritas utama dirinya semenjak menjabat.

Dijelaskan bahwa data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya sehingga mengurangi risiko cost overrun dan time overrun. Selain itu, perlu untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

“Kami sudah menyurati ke Kementerian PUPR jika Pemprov Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar. Untuk itu memohon arahan Menteri PUPR untuk memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan geoteknik tambahan tersebut, baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya,” ujar Gubernur Ansar.

Menanggapi surat Gubernur Ansar tersebut, Menteri PUPR langsung memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk segera berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation) tersebut. Hal itu harus dilakukan dengan segera karena Tahun Anggaran 2022 tersisa dua bulan lagi.

“Kami siap berkoordinasi dengan BPJN untuk telaah soil investigation dan estimasi biayanya. Berharap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini,” ujar Gubernur.

Seperti diketahui, Pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,74 km direncanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 km dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp13,57 triliun. Sementara Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 km dengan nilai pinjaman luar negeri sebesar USD300 juta (ekuivalen dengan Rp3,34 triliun).

Rencana skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum di dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge.

Untuk progres pekerjaaan lainnya, Gubernur Ansar juga menyampaikan tentang berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Provinsi Kepri, diantaranya pembangunan bandara Busung di Kabupaten Bintan dan pengembangan bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.

Kedua bandara ini dianggap perlu untuk konektivitas antar wilayah, karena Bintan dan Karimun merupakan wilayah FTZ yang membutuhkan infrastruktur bandara.

Sumber: kominfo – Editor: redaksi