Gencar ke Kementerian, Wan Siswandi ingin APBN Poles Natuna

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah pusat memberlakukan refocusing anggaran belanja negara. Prihal ini sampai ke pemerintahan daerah provinsi sampai kota dan kabupaten.

Refocusing anggaran diprioritaskan guna penanganan pandemi Covid19. Kekuatiran ini masih berjalan, dengan bukti negara belum menyatakan bebas covid-19.

Penerapan refocusing ternyata menyebabkan permasalahan sendiri. Penyesuaian anggaran diyakini memberikan dampak kepada pembangunan.

Seberapa besar pengaruhnya pada daerah yang minim Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Kabupaten Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang dihadapi daerah perbatasan paling utara negara Indonesia itu ?

Pemerintah Kabupaten Natuna sangat merasakan dampak tersebut. Natuna semenjak menjadi kabupaten pada tahun 1999 hingga sekarang masih bergantung dengan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk melakukan pembangunan di daerah.

Keputusan pemerintah pusat melakukan refocusing diprediksi sebagai penyebab penyaluran DBH ke daerah menjadi terlambat. Kabupaten Natuna yang mengandalkan DBH itu, keuangan daerahnya tidak stabil.

Kondisi ini memaksa pemerintah Kabupaten Natuna harus berpikir ulang menjalankan kegiatan yang bersumber dari APBD. Bahkan untuk pembiayaan kegiatan rutin sudah kewalahan.

Fakta lainnya, tidak stabilnya keuangan ini berdampak belum bisa menyelesaikan beberapa pembayaran kegiatan di tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Natuna terpaksa lakukan tunda bayar kepada pihak ketiga.

Selama menjabat satu tahun lebih, Bupati Natuna Wan Siswandi dan Wakil Bupati Rodial Huda, tidak menjadi putus asa bila melihat kondisi keuangan daerah ini. Sejauh ini terus berusaha, dengan memanfaatkan link kedua pemimpin ini di pusat.

Keduanya bergantian mondar mandir ke semua kementerian di Jakarta untuk menjemput program yang dapat mendongkrak pembangunan di Natuna.

“Kita paparkan semua potensi Natuna di setiap kementerian, dan juga harus jeli melihat program yang bisa diambil. Selama daerah mampu melaksanakan, kita minta terus ke pusat,” terang Wan Siswandi, Selasa (21/06/22), di ruang kerja Bupati.

Untuk meningkatkan PAD Natuna, menurut Wan Siswandi, Pemerintah Daerah Natuna harus punya daya tarik yang dapat dijual. Daya tarik itupun harus memiliki infrastruktur yang memadai.

Namun dengan kondisi keuangan daerah saat ini sulit untuk terwujud. Wan Siswandi mengatakan bahwa pembangunan di Natuna harus lebih andalkan dana APBN, dengan cara meminta program di Kementerian.

”Kita ingin APBN ikut memoles pembangunan di Natuna. Untuk peningkatan PAD perlu investasi yang didukung infrastruktur memadai,” ucap Wan Siswandi.

Wan Siswandi menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya saat ini tengah berupaya bagaimana cara memenuhi kebutuhan air bersih, pembangunan jalan, telekomunikasi terus listrik. Diluar dari itu juga sedang berupaya menurunkan harga tiket pesawat, saat ini sedang dalam proses berjalan.

Berdasarkan data yang terangkum, banyak program yang telah berhasil dijemput Wan Siswandi dan Rodial Huda dari pemerintahan pusat. Program tersebut diperoleh dari hasil koordinasi di berbagai kementerian selama satu tahun kepemimpinan.

“Program untuk daerah itu banyak dari pusat, tinggal kita saja mau jemput apa tidak di kementrian,” ucap Wan Siswandi.

Ia mencontohkan, untuk tahun ini saja Kabupaten Natuna mendapat pembangunan Embung di Sebayar, di Sepempang, di Kelanga dan di Serasan. Diharapkan dengan beroperasinya itu nanti dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.

Selain itu, masih menurut Wan Siswandi, Kabupaten Natuna juga dapat pembangunan untuk infrastruktur jalan, yakni jalan lingkar Kelarik. Nantinya jalan ini akan tembus ke Teluk Buton.

“Jika pekerjaan itu menggunakan APBD tentu saat tidak mampu, makanya kita minta jalan itu dibangun melalui anggaran APBN,” kata Wan Siswandi menjelaskan.

Soal kebutuhan dan pasokan listrik, Wan Siswandi mengatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Natuna mendapat tambahan daya sebesar 2 Mega Watt. Kemudian dari upaya di kementerian, Natuna kembali mendapatkan tambahan daya listrik sebesar 10 Mega Watt.

“Yang 2 Mega Watt sudah beroperasi saat ini, dan untuk 10 Mega Watt sedang proses, kita lihat saja nanti realisasi tambahan dari pusat itu,” ujar Wan Siswandi.

Pengaruh dari realisasi penambahan daya itu diproyeksikan nantinya untuk penambangan pasir kuarsa, perkiraan akan menggunakan daya 1 Mega Watt. Selain itu untuk pabrik pengalengan ikan yang di Selat Lampa saat beroperasi nanti.

“Penggunaan arus listrik akan terus ditambah lagi dengan dibangunnya tambahan Cold Storage dan lainya. Itu semua perlu suplai listrik yang memadai,” jelas bupati yang akrab dipanggil Wansis.

Soal upaya menetralkan harga tiket pesawat, Wansis menilai, mahalnya harga tiket menjadi alasan para investor takut berinvestasi di Natuna. Prihal harga tiket itu akan segera terbantahkan.

Bupati Natuna ini mengaku bahwa dimasa pemerintahannya, ia selalu berupaya untuk koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk menurunkan harga tiket. Diantara salah satu upaya itu adalah, pemerintah Natuna minta penambahan maskapai untuk melayani rute Natuna.

“Upaya penambahan maskapai agar ada persaingan, itu salah satu cara untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat. Kalau tidak ada halangan, awal bulan Juli ini maskapai City Link melayani rute Natuna,” terangnya.

Mengenai bidang kesehatan, menurut Bupati Natuna itu, dirinya tengah berupaya meningkatkan tipe RSUD Natuna dari tipe C ke tipe B. Perubahan tipe ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan dengan maksimal.

“Kita kejar terus upaya peningkatan tipe rumah sakit ini, agar RSUD Natuna bisa menjadi Tipe B,” papar Wan Siswandi.

Dari semua yang telah dilakukan, Wan Siswandi mengaku hanya berihktiar untuk kemajuan daerah. Baginya, pembangunan harus dikejar untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

“Hampir semua kementerian kita datangi, hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Makanya kita harus banyak-banyak ambil anggaran di pusat sana,” pungkasnya. (Mon-Red)