Sikap Wako Tanjungpinang Dinilai Arogan, Ini Respon Penggiat Media

Pertemuan sejumlah wartawan guna membahas sikap yang telah diberikan oleh Wali Kota Tanjung Rahma S.IP
Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sejumlah wartawan dari berbagai media ikut merespon soal pernyataan Wali Kota Tanjungpinang kepada beberapa pimpinan media. Sikap yang diberikan Rahma S.IP, Senin (14/6/21) lalu ternyata berbuntut.

Dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh salah satu media lokal, kronologinya menjadi perbincangan awak media, di salah satu kedai kopi yang berada di sekitar RS RAT Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (21/06/21).

Setidaknya ada 3 (tiga) hal terkesan arogansi yang dinilai Ketua LSM Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air) DPW Provinsi Kepri Yusdianto. Dirinya sangat menyesalkan sikap yang tidak profesional itu.

Pertama, menurut Yanto (sapaan akrab), pernyataan Wali Kota yang memutuskan untuk tidak membayarkan kegiatan publikasi karena merasa kinerjanya selalu disudutkan.

Cara menyikapi, menurutnya, Wali Kota tidak memahami cara media bekerja. Awak media bekerja sudah sesuai etika pers, jika dinilai tidak berimbang dapat mengajukan keberatan kepada media terkait.

“Ada aturan main jika Wali Kota merasa dirugikan, gunakan hak jawab, hak koreksi atau hak klarifikasi. Jangan ujuk ujuk mengaku selalu disudutkan,” kata Yanto, yang juga sebagai perwakilan Media online nasional gempita.co.

Ketua LSM Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air) DPW Provinsi Kepri Yusdianto

Lagi pula, masih menurut Yanto, jika media terkait tidak memberikan hak yang dimaksud, Wali Kota dapat mengajukan keberatan ke Dewan Pers. Begitu juga soal yang berkaitan hukum, ada jalurnya.

“Semua ada mekanisme, jangan menuding kinerja media sebagai alasan. Patut diduga bahwa alasan itu hanya alibi karena dana publikasi itu tidak ada lagi, jadi cari alasan karena tidak terakomodir,” ucap lagi.

Kedua, soal koordinasi dengan Dinas Kominfo Tanjungpinang, yang meminta agar media memperbaiki kinerja dalam memberikan kritikan di tulisan menjadi pertanyaan. Ia menilai bahwa itu bentuk ancaman kepada media yang kerap memberi kritik.

“Media tidak dapat mengkritik kinerja Pemko Tanjungpinang lagi karena ada konsekuensi, yakni seluruh biaya kerjasama tidak dibayarkan. Kan ini bisa diartikan sebuah ancaman,” terangnya.

Sementara yang ketiga soal pernyataan Wali Kota, “kalian punya media saya punya anggaran” tidak sesederhana itu diartikan. Pernyataan Wali Kota ini menurutnya ada penekanan kepada media untuk bekerjasama.

“Intinya, terima atau tidak terima, kalau mau bekerjasama harus sesuai selera Wali Kota. Kata kasarnya, saya punya uang, kalian mau apa,” ucap Yanto seraya mengilustrasikan kearoganan itu.

Di tempat yang sama, awak Media yang lain, Rudi juga turut menyikapi soal perkataan Wali Kota kepada pimpinan media yang datang ke rumah dinas Wali Kota tersebut. Pernyataan yang merasa tidak pernah mengundang dianggap telah melukai perasaan.

Menurut Rudi yang juga kepala perwakilan salah satu media online itu, tentunya kehadiran para  pimpinan media itu ada yang menginisiator.

“Paling tidak ada yang memberikan akses untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota. Tidak mungkin begitu lancang hadir tanpa undangan,” ucap wartawan yang low profil itu.

Selain itu, ia pun sangat menyesalkan soal tindakan Rahma yang memerintahkan anak buahnya untuk mengambil seluruh ponsel awak media ditengah pertemuan tersebut.

“Cara ibu Wali Kota itu tidak menunjukan sikap seorang pemimpin. Kalau takut kata katanya dikutip, bisa minta off the record kok,” ujarnya seraya menyesalkan sikap tersebut.

Di tempat terpisah, menyikapi soal pengakuan Wali Kota yang mempunyai beberapa informan yang selalu siap memberikan informasi di lingkaran awak media, dinilai serius oleh Partogi (Ogi Jenggot).

Menurut pimpinan media online intinews.co.id itu, soal Wali Kota mendapatkan informasi dari orang orang yang diyakininya memberikan informasi valid seputaran pembicaraan di kalangan pers tidak tepat.

Pasalnya, bagi Ogi Jenggot, hal itu sama saja Wali Kota menempatkan “mata-mata” di lingkaran wartawan. Cara ini dinilai menekan ruang gerak jurnalistik.

“Tindakan kepala daerah seperti ini tidak fear. Karena nantinya akan mengarah kepada perpecahan, yang sifatnya pengkotak kotakan media,” terang wartawan yang dikenal vokal ini.

Mantan aktivis 98 itupun berpendapat bahwa “mata-mata” yang dimaksudkan, merupakan duri dalam daging. Bahkan ia menuding kepada pihak tersebut sebagai perusak persatuan wartawan.

“Ini sangat bahaya. Biasanya menjadi penjilat demi kepentingan. Orang seperti ini tak segan segan ‘menikam’ dari belakang,” tambahnya.

Sampai berita ini diunggah, persoalan ini masih dibicarakan guna menentukan langkah selanjutnya. Direncanakan akan menggelar aksi damai ke kantor Wali Kota dalam waktu dekat. (dg)


Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *