Audiensi Keluhan Tagihan, Isdianto Minta PLN Jangan Main Putus
Manajemen PLN area Tanjungpinang dan Plt.Gubernur Kepri Isdianto audiensi bersama terkait persoalan tagihan pelanggan yang membengkak. Manajer UP3 PLN Tanjungpinang Suharno hadir dalam agenda yang berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur, Dompak, Rabu (10/6).
Dalam audiensi, Isdianto meminta pihak manajemen PLN Tanjungpinang menjelaskan alasan sehingga tagihan bisa membengkak. Ia ingin mengetahui penyebab utama sehingga terjadi kenaikan.
“Untuk pelanggan yang nunggak selama masa pandemi Covid-19 ini, apa langkah-langkah dan solusi yang diberikan kepada masyarakat. Khususnya bagi tagihan yang terlalu besar,” ujar Isdianto.
Selain itu, Isdianto berharap agar pihak PLN lebih transparan dalam menghitung tagihan pelanggan. Hal ini agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat, ditakutkan dapat memancing masyarakat kurang percaya dan anarkis nantinya.
“Beberapa hari ini beritanya tentang PLN terus, saya amati semuanya tentang tagihan yang membengkak. Coba pihak PLN menjelaskan kepada masyarakat dengan rinci,” kata Isdianto saat audiensi bersama pihak PLN di ruang kerjanya.
Mendengar alasan dari pihak PLN, kenaikan tagihan merupakan perintah dari pusat, Isdianto kurang puas dan tidak bisa menerima alasan seperti itu.
Sejauh ini dinilai belum pernah ada bentuk sosialisasi dan sebagainya. Oleh karena itu diminta agar pihak PLN segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat seluas-luasnya.
Isdianto juga menegaskan terkait tagihan yang membengkak pada rumah kosong. Dinilai tidak masuk akal, tagihan yang sempat dibayar agar dikembalikan.
PLN juga diminta agar menyikapi kondisi Covid-19 ini. Masyarakat yang telat bayar agar tidak langsung diputus (listrik), namun diberikan solusi keringanan mencicil jika tagihan terlalu besar.
“Mari kita jaga kondusifitas daerah dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Isdianto.
Sementara, setelah mendengar arahan Plt. Gubernur ini, manajer UP3 PLN Tanjungpinang menyetujuinya. Suharno mengaku siap untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya terkait kenaikan tagihan. Pihaknya juga sudah membuka posko pengaduan untuk hal ini.
Dalam audiensi itu, Plt. Gubernur didampingi oleh Asisten I Raja Ariza. Dalam kesempatan ini, Raja Ariza juga meminta kepada pihak PLN agar kantor pemerintahan yang ada di Tanjungpinang tidak sampai mengalami pemadaman, karena sangat berpengaruh dengan kinerja pegawai.
Menyangkut kebutuhan beban daya sebesar 75 MW di Tanjungpinang dan Bintan, sementara pihak PLN hanya memiliki cadangan daya sebesar 25 MW. Hal ini menurut Raja Ariza agar mendapatkan perhatian secara khusus.
“PLN harus memiliki beckup yang cukup. Usahakan kalau bisa listrik di kantor Pemerintahan jangan sampai mati,” katanya. (Hms/Red)
