Fraksi di DPRD Kepri Soroti Porsi Belanja Rutin

Porsi belanja langsung dan tak langsung yang diajukan Pemprov Kepri dalam Rencana APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 menjadi sorotan sejumlah Fraksi di DPRD Provinsi Kepri. Menilai belanja daerah harus memprioritaskan belanja kebutuhan produktif bukan kepada belanja rutin.

Komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.997.201.580.132,20 atau 50,62 persen, sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp1.948.631.707.562,80 atau 49,38 persen. Komponen belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung, hal ini harus ditelaah kembali.

Berdasarkan komposisi itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kepulauan Riau menilai penyerapan APBD tahun 2020 kurang produktif. Juru bicara fraksi, Ing Iskandarsyah, mengisyaratkan bahwa anggaran belanja Provinsi Kepri memprioritaskan belanja rutin.

Ing Iskandarsyah menegaskan, belanja daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah, bukan memperbesar kebutuhan intren Pemprov Kepri. Berdasarkan itu pihaknya meminta agar dievaluasi kembali.

“Upaya ini harus dilakukan, mengingat kondisi ekonomi Kepri saat ini masih dibawah rata-rata nasional. Pada Triwulan 1 Tahun 2019 di angka 4.76, sedangkan untuk nasional di angka 5,07 untuk Triwulan 1 Tahun 2019,” ujarnya dalam menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan Ranperda APBD 2020 di kantor DPRD Kepri, Rabu (20/11/2019).

Selain persoalan itu, pihaknya juga menyoroti tentang lemahnya kinerja Pemprov Kepri dalam meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum plafon anggaran yang disampaikan, menunjukan optimisme Pemprov Kepri yang merencanakan penerimaan pendapatan TA 2020 sebesar Rp3.945.833.287.695. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp3.870.833.287.695, dan Silpa sebesar Rp. 75.000.000.000.

“Perlu kita koreksi kembali peningkatan yang direncanakan pada TA 2020 sebesar Rp286.269.116.703 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.833.749.597.429. Angka tersebut tidaklah sesuai dengan proyeksi yang disampaikan pada pidato gubernur sebesar Rp 3.945.833.287.695. Kalau itu sebenarnya maka kami mengapresiasi karena kenaikan pendapatan mencapai 7 persen,” jelasnya.

Peningkatan pendapatan APBD TA 2020 dari APBD-P 2019 hanya sebesar Rp112.083,690.265,68 dan hanya mengalami peningkatan 2,92 persen. Persentase ini masih terlalu kecil untuk membiayai pembangunan yang ada di Kepri, khususnya untuk melaksanakan tema pembangunan dan prioritas pembangunan TA 2020. Seharusnya trend kenaikan APBD Kepri di atas inflasi, yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, 3,20 persen.

Pemerintah Provinsi harus berusaha keras agar kenaikan APBD Kepri pertahun minimal di atas 5 persen. Pendapatan APBD TA 2020 diproyeksikan bahwa kontribusi terbesar bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp140.335.976.104, namun tergerus oleh penurunan atau minusnya sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp14.651.196.000, dan SILPA yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 44.762.452.305,32.

“Sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya menyumbangkan Rp31.161.362.467,- atau 27,8 persen dari total kenaikan pendapatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa R-APBD TA 2020 Pemprov Kepri masih sangat bergantung dengan pusat atas kenaikan pendapatan yang direncanakan,” tutupnya.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ilyas Sabli, Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). Menurutnya, komposisi belanja tersebut harus segera dibenahi. Pihaknya berharap, seharusnya pembahasan APBD Kepri 2020 ini sudah dimulai sejak lama. Namun semakin mepetnya waktu pengesahan APBD 2020, Pemprov Kepri baru melakukan pembahasan dan menyerahkan KUA PPAS ke DPRD Kepri.

“Porsi APBD untuk belanja infrastruktu harus lebih besar dari belanja rutin. Tetapi Pemprov Kepri mengajukan rencana belanja langsung dan tak langsung yang hampir seimbang,” ujar Mantan Bupati Natuna tersebut.

Sumber: Humas / Editor: Red