Maksimalkan Potensi Kepri, Isdianto Harap Sinergitas Semua Pihak
Besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Kepri sebagai wilayah Kepulauan harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Plt Gubernur H Isdianto berharap agar sinergitas semua pihak pada setiap kebijakan dan regulasi dapat berjalan maskimal dan merata.
“Ini yang menjadi konsentrasi bersama, saling berkoordinasi baik pemerintah daerah maupun pusat. Kedatangan komisi II kami sambut baik,” ujar Isdianto saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Reses masa sidang V tahun 2018-2019 bertempat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (26/7) siang.
Apalagi, menurutnya, setiap masukan yang diberikan dapat memajukan kesejahteraan Kepri. Terkait hal itu, Ia pun sangat berharap agar UU Daerah Kepulauan agar segera rampung. Sehingga ke depan kawasan laut menjadi perhitungan untuk kelangsungan pembangunan.
Begitu pun atas sejumlah pembahasan pada pertemuan ini, salah satunya tentang Pemilu 2019 lalu. Isdianto mengapresasi kinerja KPU dan Bawaslu beserta aparat Kepolisian dan TNI yang mana di Kepri dapat berjalan sesuai harapan, berjalan dengan baik dan lancar.
“Pelayanan itu penting. Salah satu upayanya adalah mewujudkan kesejahteraan, yakni adanya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat,” sambungnya.
Meminimalisir persoalan juga harus menjadi konsen utama Pemerintah dalam bekerja, dalam pembahasan tentang perizinan, Isdianto mengatakan bahwa kedepan semua harus satu atap. Dipastikan semua perizinan akan dilimpahkan kepada PTSP (Dinas terkait).
“Sehingga dari hasil hasil musyawarah di pusat nantinya dapat diturunkan kembali kepada daerah, dan membawa dampak positif bagi daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI selaku Ketua Rombongan Herman Kaheron mengatakan bahwa kunjungan kerja dalam rangka Reses kali ini merupakan yang terakhir pada periode 2014-2019.
“Tentunya dari hasil pertemuan ini sangat penting untuk dapat melahirkan rekomendasi untuk periode 5 tahun selanjutnya,” kata Herman.
Herman menjabarkan bahwa terdapat beberapa hal dalam pembahasan yang akan didiskusikan antara lain: 1. penyelenggaraan Pemerintahan, Reformasi dan Birokrasi; 2. Pelayanan Publik; 3. Evaluasi Rekruitmen CPNS 2019 dan Tenaga Honorer; 4. Pengelolaan Arsip Daerah; 5. Pengembangan Kompetensi SDM; 6. Penyelesaian Program e-KTP; 7. Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepri; dan 8. Evaluasi Pileg, Pilpres 2019 dan persiapan Pilkada 2020.
“Berbagai masukan yang dijabarkan dalam kesempatan ini sekiranya menjadi catatan yang penting agar disampaikan kepada Plt. Gubernur, sehingga dari masukan ini dapat mengaselerasi kinerja pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam rombongan sendiri turut hadir 17 anggota Komisi II DPR RI juga sejumlah mitra kerja (pendamping) antara lain Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Syafrudin, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Kabinet Ida Dwi Nilasari, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Reni Suzana.
Kemudian, Plt. Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro, Asdep Infrastruktur Fisik BNPP Heru Matador, Plt. Sekretaris Utama Arsip Nasional Multi Siswati, Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kemenpan-RB Hendro Witjaksono, Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim, Kabiro Perencanaan dan Data KPU RI Sumariyandono, Kabiro Umum KPU RI Yayu Yuliani, Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesbang Kemendagri Didik Suprayitno dan Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Dirjen Otda Kemendagri Makmur Makbun.
Dalam rapat sendiri terjadi diskusi intens yang terjadi dimulai dari penjabaran masing-masing mitra kerja dari pusat terkait 8 hal yang menjadi materi pertemuan. 8 hal tersebut terkait kondisi dan keadaan terakhir yang terjadi di Kepri.
Secara umum paparan terkait Penyelenggaraan Pemerintahan, Reformasi dan Birokrasi untuk Kepri sendiri dalam kondisi yang baik, nilai yang didapat Kepri adalah B dan untuk sistem akuntabilitas kinerja pemerintah masuk rating BB, itu sudah cukup baik dibanding nilai rata-rata. Kemudian terkaiy pelayanan publik yang dipaparkan oleh Kepala Kanwil Ombudsman, Kepri sendiri masuk zona hijau untuk standar pelayanan publik (Tanjungpinang dan Batam).
Terkait evaluasi rekrutmen CPNS 2019 dan Tenaga Honorer dari data yang dipaparkan BKN untuk Kepri sendiri sudah berjalan dengan baik lalu untuk Pengelolaan Arsip Daerah terkait pengembagan arsip daerah juga cukup baik apalagi Kepri telah memiliki kebijakan kearispan baik Perda maupun Pergub meskipun dinilai Kepri masih perlu kebijakan lain yang cukup penting yakni sistem klasifikasi keamanan.
Tentang pengembangan kompetensi SDM untuk Kepri sendiri kelembahaan sarana dan prasarana masih terus dalam peningkatan apalagi untuk Kepri snediri terkait pengembangan kapasitas SDM masuk top 99, kedepan pihak LAN akan mendorong akreditasi lembaga diklat di Kepri apalagi nantinya Kepri menjadi pembina bagi 7 kabupaten dan kota. Untuk Penyelesaian Program e-KTP paparan dari Kemendagri selama 4 tahun kebelakang pusat terus melakukan sejumlah inovasi yaitu pembuatan EKTP tanpa surat pengatar RT/RW, Akta kelahiran secara online, perekaman EKTP tanpa perlu merubah data boleh dibuat di luar domisili.
Sedangkan Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepri sendiri terdapat 40 titik lokasi terkait rencana pembanguann berbasis kecamatan dan dari 111 pulau terluar yang ada di Indonesia 22 ada di Kepri dan itu masuk kedalam program pembangunan pulau terluar. Dan yang terakhir terkait evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 dan persiapan pilkada 2020 secara umum untuk Kepri sendiri berjalan dengan sukser, aman dan lancar.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Kepala BPN Asnawati, Ketua Kanwil Ombudsman Kepri, Perwakilan FKPD, Kepala OPD, perwakilan KPU dan BAWASLU se-Provinsi Kepri beserta tamu undangan lainnya.
Sumber: Humas
Editor: Redaksi
