DPRD Kepri Sidak PLN Batam Terkait Pemadaman
Seiring pemadaman listrik bergilir di kota Batam sering terjadi ternyata menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk mengambil sikap. Rombongan Komisi III yang dikomando oleh Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho sidak ke PLN Batam, Senin (15/4).
Widiastadi Nugroho mengatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya pemadaman tersebut saat rapat dengar pendapat dengan pihak Bright PLN Batam. Selaku wakil rakyat, pihaknya meminta kepada Bright PLN Batam agar terbuka kepada masyarakat luas.
“Apa yang menjadi persoalan sehingga listrik di Batam kerap padam,” kata Widiastadi, yang biasa disapa mas Lik. Ia pun berharap pihak PLN segera melakukan langkah-langkah penyelesaian jika memang ada permasalahan dilapangan.
Selain menyampaikan keluhan dari masyarakat, melalui Komisi III DPRD Kepri, pihaknya juga menyampaikan dan meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar fokus juga jelang dilaksanakannya pemungutan suara 17 April nanti.
“Persoalan pemadaman listrik ini harus diantisipasi ketika KPU sedang melakukan perhitungan suara. Mereka (KPU) tentunya menggunakan computer untuk mendukung proses perhitungan suara nanti. Kalau sempat listrik padam saat proses menghitung, bisa kacau semua,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution menyampaikan agar Bright PLN Batam mau terus terang dan terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik tersebut. Ia mengungkapkan dari beberapa keluhan masyarakat yang ia tampung, rata-rata pemadaman terjadi antara 30 menit hingga tiga jam.
“Jika masalah pasokan energi yang jadi masalah, silakan disampaikan. Nanti kita carikan solusinya,” ucap Surya.
Kepada PLN Batam, Surya juga berpesan agar dapat memprioritaskan pasokan listrik untuk keperluan Pemilu serentak nanti. Seperti di kantor KPU, Bawaslu maupun PPK di tingkat kecamatan. Hal itu agar proses rekapitulasi perhitungan suara saat menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik dapat berjalan lancer.
Anggota Komisi III yang lain juga turut menghimbau, Irwansyah mengatakan pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPRD sebelum dilaksanakannya pemadaman.
“Hal ini agar kami sebagai wakil rakyat khususnya komisi III yang membidangi kelistrikan bisa menjelaskan jika terjadi pemadaman, apa penyebabnya, sampai berapa lama pemadamannya dan lain-lain,” ujar Irwansyah.
Menanggapi permasalahan yang telah disampaikan Komisi III tersebut, Direktur Utama Bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura meminta maaf atas ketidaknyamanan pelayanan PLN Batam yang disebabkan pemadaman listrik tersebut.
Menurut Dadan, dari sisi perencanaan Bright PLN Batam memiliki daya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan dan Tanjungpinang. Namun, ada kendala kerusakan mesin di beberapa titik pembangkit sehingga harus melakukan pemadaman bergilir.
“Kerusakan di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran mengakibatkan tidak bisa optimal. Dua pembangkit tersebut hanya menghasilkan daya setengah dari kemampuan saat normal, yakni 60 MW di Uncang dan DEB Panaran hanya 40 MW,” terang Dadan.
Dadan pun menjelaskan, selain kerusakan kedua pembangkit tersebut, PLTU Kasam saat ini hanya mampu menghasilkan daya sebesar 100 MW sampai 120 MW saat normal. Selain itu, kendala PLTU Kasam memang ada satu mesin trip atau tidak beroperasi.
Dari beberapa kendala di pembangkit tersebut saat ini Bright PLN Batam hanya mampu menghasilkan daya total 454 MW sedangkan kebutuhan pada beban puncak mencapai 465 MW.
Namun pihak Bright PLN Batam, dijelaskan oleh Dadan sudah mengantisipasi terkait dengan pelaksanaan pemilu 17 April mendatang. Pihak PLN Batam telah memasang genset di KPU, Bawaslu dan PPK di 11 kecamatan untuk antisiapsi jika terjadi pemadaman mendadak.
Selain rapat dengan Bright PLN Batam, Komisi III juga meninjau sejumlah pembangkit yang mengalami kerusakan yakni di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran. Hadir dalam peninjaun tersebut semua anggota Komisi III. (*)
Sumber:Humas
Editor:Red
