Wagup Kepri Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD

Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanjungpinang – Defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kepri disebabkan dari beberapa faktor. Berkilah bahwa pembayaran kepada pihak ketiga dan kebijakan pemerintah pusat memberikan gaji ke-13 kepada ASN dan DPRD serta biaya reses yang bertambah harinya menyebabkan defisit melebar.

“Untuk mengakomodir, Pemprov Kepri melakukan penyesuaian belanja dengan tetap mempertahankan alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar10 persen,” kata Wakil Gubernur Kepri Isdianto, saat paripurna memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, Kamis (6/9).

Penyesuaian itu, sambung Wagub, diambil dari belanja-belanja yang tidak terkait langsung dengan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan untuk proyek multiyear Gurindam 12 yang disoroti fraksi, Pemprov Kepri bersikukuh bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek strategis yang sejalan dengan prioritas nasional.

Menurut Wagub saat itu, dengan penataan ini tentunya akan memperbaiki lingkungan yang akan menjadi objek wisata baru dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, Pemprov Kepri pada perubahan APBD tahun 2018 ini masih tetap memprioritaskan proyek multiyear tersebut,” kata Isdianto.

Menanggapi kritik dari Fraksi Hanura Plus dan PPP-PKS, tentang piutang kepada PT ATB sebesar Rp23,4miliar, Pemprov Kepri telah membentuk tim penyelesaian yang melibatkan unsur DPRD, BP Batam, dan PT ATB. Nantinya, tim ini akan melakukan mediasi dengan PT ATB.

Pemprov juga menjawab kritik masih nihilnya realisasi labuh jangkar sebesar Rp60 miliar. Menurut Isdianto, hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No23 tahun 2014 sebagai dasar untuk pemungutan retribusi.

“Untuk labuh jangkar, Pemprov Kepri masih terus berkoordinasi dengan Kemenhub, dan Kemendagri agar Rancangan PP tersebut dikeluarkan,” jelasnya.

DPRD Provinsi Kepri rencananya akan mengesahkan APBD Perubahan Provinsi Kepri pada 25 September mendatang. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah paripurna Istimewa hari jadi yang dilaksanakan pada 24 September (*)

Sumber: Humas

Editor Narasi: Redaksi


Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *