Pemkab Lingga Usulkan Peningkatan DAK ke Bappenas RI
Bupati Lingga Muhammad Nizar (kiri) bersama Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemetnerian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal Primana, M. Sc (tengah) seusai membahas usulan dimaksud
Bupati Muhammad Nizar menyampaikan beberapa usulan yang memang menjadi kepentingan di Kabupaten Lingga kepada Kementerian Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta, Selasa (11/01/22).
Muhammad Nizar mengatakan, diantara usulan tersebut berupa peningkatan dan pembangunan pelabuhan. Usulan diterima oleh Bappenas RI melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal Primana, M. Sc.
“Jika sarana dan prasarana, serta kuantitas pelabuhan di Kabupaten Lingga terpenuhi, tentu secara tidak langsung akan menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Terlebih, lanjut Nizar, pelabuhan domestik maupun pelabuhan Roro akan dampak pada peningkatan disektor pariwisata. Apalagi di Kabupaten Lingga terbilang lengkap pontensi wisatanya, salah satu kebanggaan adalah wisata religi dan budaya melayu.
“Pelabuhan ini penting untuk konektifitas wilayah guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dan juga sebagai konektivitas pendukung peningkatan pariwisata daerah,” kata Nizar.
Selain itu, masih menurut Nizar, Pemkab Lingga juga mengusulkan pengembangan bandara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tindak lanjut dari program MCC yang pernah diusulkan ke Bappenas waktu lalu.
Kemudian, usulan dan upaya peningkatan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga pada APBN-P ataupun APBN 2023.
“Tahun 2022 ini, ada penurunan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga terjadi di bidang PU, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan,” jelas dia.
Sementara, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal Primana, M. Sc, pada kesempatan itu mengatakan untuk prioritas DAK tahun ini, memang fokus di kawasan Indonesia Timur, sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden RI.
Namun demikian, menurutnya masih ada celah agar hal tersebut dapat didorong. Salah satunya, isu daerah kepulauan, juga dapat menjadi salah satu dasar penguatan perhatian pemerintah pusat.
“Seperti pada sektor pariwisata yang terlihat agak menonjol, tentu usulan Infrastruktur dapat dirancang dengan tujuan mendukung pengembangan wisata. Mudah-mudah kedepannya, jika ada celah dapat kita dorong,” kata Josaphat.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas ini menambahkan, bahwa infrastruktur memang perlu mendapat perhatian pusat. Namun saat ini terhambat karena keterbatasan anggaran. (Iwan)
