Lingga Butuh Penambahan Kuota BBM di Tahun 2022
Bupati Lingga Muhammad Nizar dan rombongan saat berada di BPH Migas
Kabupaten Lingga perlu perubahan soal BBM dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di tahun 2022. Untuk itu Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Wakil Bupati, Rabu (27/10/21) lalu, mendatangi kantor BPH Migas guna membahas soal penambahan kuota.
Menurut Nizar, Kabupaten Lingga membutuhkan penambahan kuota BBM di tahun 2022. Hal itu juga didasari dari informasi Bagian Perekonomian Setda, bahwa terdapat beberapa masalah soal tata kelola dalam penyaluran BBM.
“Peralatan yang digunakan agen penyalur BBM tidak standar. Harapan kita kepada BPH Migas dan Pertamina bisa memastikan itu sebagai regulator dan pengawas,” kata Nizar, Jum’at (29/10/21).
Adapun besaran usulan BBM di tahun 2022 itu, golongan minyak tanah sebanyak 7.242 KL per tahun, biosolar 16.355 KL per tahun, dan jenis premium sebanyak 12.995 KL per tahun.
Selain penambahan kuota, juga diusulkan pembangunan Stasiun Pengisian BBM khusus Nelayan (SPBN). Karena mayoritas masyarakat di Lingga bekerja sebagai nelayan, membutuhkan BBM 13 ribu KL per tahun.
Untuk itu, sudah direkomendasi dua calon SPBN berlokasi di Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Desa Penuba, di Kecamatan Selayar.
Sementara itu, Direktur BBM Patuan Alfon S mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam pengelolaan BBM di daerahnya. Menurutnya, alokasi BBM untuk Lingga di tahun 2021 tidak ada masalah.
Dikatakan, kuota solar yang terpakai per 10 Oktober 2021 baru sekitar 73 persen. Stok masih sangat besar dan belum tentu habis hingga akhir Desember 2021.
“Kuota 2022 dasarnya pada realisasi 2021. Nah, untuk kuota BBM ini istilahnya pakai sistem pencet balon. Kami tambahkan kuota ke Lingga, berarti harus mengurangi kuota ke daerah lain,” kata Alfons.
Dijelaskan, selama ini Pemkab Lingga dan DPRD Lingga cukup intens berkoordinasi terkait pengelolaan BBM di daerahnya. Pihaknya selalu siap memberikan informasi dan berkoordinasi terkait masalah BBM di Lingga.
“Kami senang ada masukan, termasuk tentang peralatan yang digunakan oleh agen penyalur BBM tersebut. Ini jadi catatan untuk melakukan pembenahan,” ujar Alfons.
Pada kesempatan ini juga, Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Ketut Gede Ariawan, mengaku sudah paham terkait kondisi BBM di Lingga karena koordinasi selama ini berjalan dengan baik.
<span;>“Saya sudah cukup hafal dengan pejabat Lingga yang mengurus BBM. Sering koordinasi dengan kita. Tapi jangan kalau ada masalah saja, baru rajin berkoordinasi,” kata Ketut.
Kunjungan ke BPH Migas ini, Bupati Lingga dan Wakil Bupati didamping oleh Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Darmawan dan staf. Ikut hadir perwakilan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kepulauan Riau.
Sumber: humas – Editor: Iwan
