Evaluasi Realisasi APBD 2022, Gubernur Ansar Ingatkan Kegiatan Jangan Stagnan

Rapat evaluasi APBD Kepri Tahun 2022 yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meminta agar tidak ada kegiatan DAK Fisik yang stagnan, baik kegiatan yang sedang diproses lelang agar terus berjalan. Prihal ini juga jangan sampai ada dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak terealisasi.

“Capaian sebisanya dikejar, yang bisa didorong secepatnya didorong. Penyaluran bansos juga dipercepat, itu semua supaya realisasi capaian meningkat,” pesan Gubernur saat memimpin Rapat Rutin Evaluasi Realisasi Anggaran / Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepri T.A. 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (13/4/22).

Sampai dengan 8 April 2021, dikatakan bahwa realisasi pendapatan telah mencapai 671 miliar atau 19,29 persen dari target sebesar 3,4 triliun rupiah atau naik 0,39 persen dari minggu lalu. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 500 miliar atau 12,92 persen dari target sebesar 3,8 triliun atau naik 1,6 persen dari minggu lalu.

Rapat rutin kali ini juga agak berbeda, karena dihadiri langsung oleh 3 pimpinan Kanwil Kementerian Keuangan di Kepri. Yakni Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto, Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo.

Masing-masing pihak memaparkan capaian instansi mereka di hadapan Gubernur Ansar, Para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD Provinsi Kepri yang hadir.

Gubernur Ansar menilai kehadiran tiga instansi Kementerian Keuangan dalam rapat ini sangat bermanfaat bagi Pemprov Kepri. Banyak hal yang dipetik dari pemaparan itu. Salah satunya adalah diketahuinya penerimaan negara yang belum optimal dikarenakan banyak usaha yang dilakukan di Kepri namun memiliki NPWP di luar Kepri.

“Untuk itu, ke depannya setiap usaha yang ada di Kepri NPWPnya wajib di Kepri. Nanti akan kita inventarisir bersama Dirjen Pajak,” jelas Gubernur.

Selain itu, Gubernur Ansae mengatakan, komunikasi dan dukungan diutamakan agar penerimaan pajak yang bersumber dari Kepri optimal. Kalau penerimaan pajak besar, perhatian pusat akan besar dan menjadikan Kepri sebagai salah satu lumbung pendapatan negara.

Sebelumnya, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto memaparkan account belanja negara sampai 31 Maret 2022 di Kepri telah terealisasi sebesar 2,5 triliun atau 17,65 persen dari total 14,4 triliun. Sementara realisasi penyaluran dana TKDD telah mencapai 1,6 triliun atau 21,73 persen dari pagu 7,4 triliun.

“Kemudian isu strategis belanja APBN adalah penumpukan realisasi belanja di Bulan Desember. Dimana angka rata-rata realisasi belanja Bulan Desember dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berada jauh di atas angka rata-rata realisasi belanja bulanan yaitu 19,91 berbanding 7,50 persen,” paparnya.

Sementara itu Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna juga memaparkan penerimaan pajak di Kepri per 31 Maret 2022 menempati urutan ke 16 nasional yaitu 29,86 persen. Ia juga memaparkan isu strategis mengenai kenaikan tarif PPN per 1 April 2022 menjadi 11 persen dari yang sebelumnya 10 persen.

“Ini untuk menjalankan amanat UU HPP No. 7 tahun 2021. Selain itu, ini merupakan upaya untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat, memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, serta menyeimbangkan tarif PPN di negara anggota G20 dan OECD,” ujarnya.

Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo memaparkan dari kinerja penindakan KPU BC Batam di tahun 2020-2021 sebanyak 865 kasus, 3 teratas barang sitaan terdiri dari Narkotika, produk tembakau, dan minuman beralkohol.

“Sementara hingga 23 Maret 2022, total penindakan sudah sebanyak 107 dimana yang terbesar adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 41,” ungkapnya.

Editor: Redaksi – Sumber: Kominfo


Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.