Gubernur Ansar Minta Perpanjang Kontrak Guru Non ASN Tahun Depan Dipercepat

Gubernur Ansar Ahmad

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memanfaatkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Karimun untuk menyaksikan penandatanganan surat perjanjian kerja Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) non ASN di dua sekolah berbeda yaitu SMKN 1 Tanjungbalai dan SMAN 1 Kundur, Karimun, Kamis (10/03/22).

Di hadapan para guru di kabupaten Karimun, Gubernur Ansar mengatakan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhinya oleh negara. Kesejahteraan para guru yang merupakan kunci dari pendidikan wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah.

“Saat ini walaupun dengan anggaran yang terbatas namun saya berjanji secara bertahap akan mengupayakan untuk menambah insentif bagi para guru,” ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar melanjutkan dirinya sangat memahami kondisi dan kesulitan yang dialami para guru terutama yang non ASN. Karena itu, ia instruksikan kepala Dinas Pendidikan Kepri agar tahun depan tanda tangan kontrak PTK non ASN dilakukan di awal tahun.

“Tahun depan tidak boleh lagi ada keterlambatan perpanjangan kontrak, begitu awal tahun dimulai maka para guru non ASN sudah harus mendapatkan kepastian,” tegas Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga terus menyemangati para guru agar terus berdedikasi melakukan tugas mulia untuk mendidik generasi muda Kepri.

Gubernur Ansar menyaksikan penandatangan kontrak oleh salah satu guru non ASN

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung menyebutkan bahwa jumlah PTK non ASN di Kabupaten Karimun berjumlah 549 orang. Dengan rincian, di Tanjung Balai berjumlah 345 orang, dan di Kundur 204 orang.

Andi mengatakan bahwa tahun 2022 ini ada sebanyak 2.953 orang PTK non ASN yang diperpanjang kontraknya. Juga dijelaskan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru di Kepri, telah mengajukan usulan perekrutan guru P3K sebanyak 1.797 orang, namun disetujui oleh pemerintah pusat hanya 867 orang.

“Karena itu kita memandang masih perlu dilakukan perpanjangan kontrak untuk guru-guru pendidik non ASN untuk menutupi kekurangan terutama di pulau-pulau,” kata Andi Agung.

Sumber: kominfo – Editor: red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *