APIP Harus Konsisten Jika Tidak Mau Disebut “Gertak Sambal”

Pasca gagal untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (30/08/21), seiring itu gerakan Aliansi Peduli Insan Pers (APIP) tidak berarah. Sejumlah pihak bertanya soal tuntutan kepada Walikota yang dirasa sepi, apa penyebab tidak berlanjut.

Mengacu pada konsistensi APIP ini, Ketua LSM Gempita DPW Kepri Yusdianto, berharap semangatnya harus lebih fokus. Prihal ini erat dengan masyarakat yang punya rasa ingin tahu, sejauh mana upaya yang telah dilakukan.

“Tertundanya pertemuan itu bukan berarti tidak punya arah lagi, APIP harusnya menempuh cara lain sesuai agenda. Sampai saat ini tidak ada pergerakan,” jelas Yusdianto saat ditemui, Tanjungpinang, Jumat (17/9/21).

Menurut Yusdianto, ada tiga rencana yang belum dijalankan, pertama, menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur Kepri. Kemudian menyurati Dewan Pers karena berkaitan dengan wartawan.

“Dan selanjutnya menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait sikap Walikota ini. Biarkan ketiga pihak ini merespon, kita hanya menanti jawaban masing masing sesuai kewenangannya,” bebernya.

Awal terbentuk APIP, lanjut Yusdianto, sebagai wadah spontanitas rasa ketidakpuasan atas penyataan Walikota terhadap beberapa pimpinan media. Sikap Walikota ini dipahami telah melukai perasaan wartawan maupun perusahaan media.

“Reaksi APIP hanya ingin mendengar klarifikasi atas pernyataan Walikota Tanjungpinang Rahma. Apakah hanya kepada pimpinan perusahaan media saat itu, atau secara keseluruhan. Dia (Rahma) diminta hanya klarifikasi, tidak ada lain,” tambahnya.

Meskipun ada tanggapan bahwa secara yuridis tidak wajib klarifikasi, namun Yusdianto beranggapan ada kaitan dengan etika seorang pemimpin.

“Sewajarnya seorang Walikota punya beban moral untuk menjawab persoalan ini, karena erat kaitannya dengan ucapan dia,” ujarnya.

Yusdianto mengaku bahwa dirinya merasa heran kepada APIP yang tidak mengikuti rencana yang sudah disepakati, apapun kendalanya harus punya alasan logis. Baginya, ini sangat sensitif karena wadah wartawan harus ada penjelasan.

“Jangan sampai nanti ada pihak yang menuding gerakan APIP ini hanya berupa “Gertak Sambal” saja. Muncul cibiran bahwa semangat wartawan itu hanya untuk kepentingan, ini kan tidak benar,” tegasnya.

Menurutnya lagi, jangan oleh karena cibiran cibiran dapat melenyapkan segala pengorbanan. Upaya menuntut ke kantor Walikota sampai tahapan RDP yang difasilitasi DPRD, jangan terabaikan begitu saja.

“Artinya APIP harus ambil sikap sesuai rencana awal yang sudah disepakati. Harus mau memulai kepada tahapan yang sudah ditentukan dari awal, cukup itu saja,” jelasnya.

Bagi Yusdianto, semangat APIP tidak boleh berafiliasi, hanya minta klarifikasi Walikota. Sekalipun ada yang mencoba ambil kesempatan, ia berharap sebaiknya diabaikan.

Disisi lain, pemahaman Ruddi, tidak jauh berbeda dari Yusdianto. Semangat APIP dari awal hanya rasa ketidakpuasan pernyataan Walikota terhadap beberapa pimpinan media itu saja.

“Cukup mengherankan jika upaya yang sudah direncanakan tidak dijalankan. Wajar jika ada pihak yang menuding atas pergerakan ini, dinilai hanya mencari perhatian,” ujarnya.

Menurut Ruddi, bisa saja mereka menilai bahwa upaya ke kantor Walikota dan RDP di DPRD gertakan semata. Baginya, hal itu mendasar, karena gerakan APIP seolah tidak punya arah lagi.

“Padahal, jelas sekali dalam tuntutan itu, jika Walikota tidak menanggapi, APIP akan membuat laporan ke Gubernur, Dewan Pers. Bahkan akan melaporkan ke Mendagri, mana buktinya,” bebernya.

Namun begitu, Ruddi masih menaruh harapan besar atas semangat awal gerakan ini. Baginya, tujuan APIP hanya klarifikasi Walikota, tidak ada agenda lain diluar itu. (DG)