Soerya – Iman Ingin Kuatkan Kewenangan Gubernur dan BP Batam Untuk Optimalkan FTZ
Keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang saat ini ada di sebagian wilayah Provinsi Kepri belum optimal membawa manfaat bagi daerah.
Hal itu disampaikan oleh Paslon calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 1, Muhammad Soerya Respationo dan Iman Sutiawan, dalam debat kandidat Pilkada Kepri, Jumat (20/11).
Pasangan dengan tagline Sinergi ini menilai rentang jarak kendali dan koordinasi saat ini dinilai terlalu jauh. Menjadi penyebab kurang optimalnya FTZ di wilayah Batam, Bintan dan Karimun.
“Kami paslon nomor urut 1 menghendaki dan menginginkan kalau ke depan Dewan Kawasan dikembalikan ke Provinsi. Jadi Ketua dewan kawasan adalah Gubernur. Anggotanya adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang terkait. Sementara Menko Perekonomian sebagai Ketua Dewan Kawasan nasional,” jelas Soerya.
Menurutnya, dengan kembali kewenangan Gubernur sebagai Dewan Kawasan maka akan membuat kemudahan pengambilan kebijakan yang membutuhkan penanganan dengan cepat.
“Kalau kewenangan di Kepri, kita bisa melakukan rapat dengan cepat untuk mengambil keputusan. Tetapi, kalau mulai dari kebijakan, aturan dan deregulasi masih dibawa ke Jakarta, tentu waktunya akan lama,” paparnya.
Sehingga di daerah akan menjadi korban. Bupati, Walikota dan Gubernur dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi di kawasan ini.
Selain mengembalikan kewenangan Dewan Kawasan ke daerah, sempat juga diungkapkan prihal kepala Badan pengusahaan (BP) Batam tidak lagi sebagai ex officio.
“Kepala BP Batam juga melalui uji kelayakan ataupun fit and proper test seperti periode lalu,” tegas Soerya.
Sumber: istimewa
Editor: redaksi
