HMI Minta Gubernur Ansar Tuntaskan 7 Masalah di Kepri

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang -Bintan menggelar aksi unjuk rasa Kantor Gubernur Provinsi Kepri. Kehadiran mahasiswa yang berjumlah 8 orang itu menuntut tindakan dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad guna menuntaskan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat Kepri.

Orasi mahasiswa di pos penjagaan itu mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Tanjungpinang serta Satpol PP Provinsi Kepri. Mahasiswa menuntut 100 hari kinerja Gubernur Kepri terkait penanganan recovery ekonomi dalam masa Pandemic Covid 19.

“Gubernur Kepri sebagai wakil pemerintah pusat, tidak nampak hasil dari semua wancana Gubernur dan wakilnya itu sendiri. Belum ada nampak perubahan-perubahan yang terjadi,” ucap orator mahasiswa tersebut, Senin (07/06/21).

Para mahasiswa dalam orasinya juga meminta untuk segera merealisasikan semua wacana program unggulan. Ada 7 program yang di janjikan namun belum terlihat hingga sekarang.

Dalam evaluasi 100 Hari kinerja Gubernur Kepri pada penanganan pandemi Covid 19, ada strategi pemulihan ekonomi dan kebijakan yang menjadi catatan HMI, diantaranya;

1. Mendesak Pemprov Kepri meningkatkan sarana fasilitas kesehatan pada penanganan pandemi Covid 19.

2. Meminta dan mendesak mengelola dan mentranpransi kepulangan 7000 PMI di Kepri

3. Mendesak Pemprov Kepri segera memberikan solusi yang konkrit dalam pemulihan perekonomian.

4. Mendesak Pemprov Kepri tranparansi labuh jangkar sebagai penunjang PAD kepri

5. Mendesak Pemprov Kepri mengusut tuntas dan menindak tegas Korporasi dan Oligarki Tambang yang merusak lingkungan di Kepri.

6. Merealisasikan 7 program unggulan selama masa kampanye pada waktu lalu.

7. Usut Tuntas dugaan penyalahgunaan dana hibah Dispora Kepri yang merugikan keuangan daerah sebesar 5,6 Milyar.

Pada orasi itu mahasiswa tidak dibenarkan memasuki halaman utama kantor Gubernur, namun tetap diberi kesempatan selama 1 jam untuk menyampaikan pendapat di pintu pos penjagaan.

Pihak kepolisian juga menawarkan rapid tes bagi 5 orang perwakilan (mahasiswa) untuk masuk, namun menolak. Alasan sudah sesuai protokol kesehatan dengan memakai masker.

”Bukan tidak memperbolehkan melakukan orasi di halaman kantor Gubernur. Kita menyarankan untuk rapid tes yang telah disediakan, tapi mereka menolak,” jelas Kapolsek Bukit Bestari AKP Agung Made Winarta.

Tidak hanya menolak untuk di rapid tes, kehadiran salah seorang staf khusus Gubernur Kepri yang ingin mencoba mediasi juga di tolak para mahasiswa.

Mahasiswa berharap kehadiran Gubernur Kepri ditengah mereka saat itu, namun sayangnya Ansar Ahmad sedang berada di luar kota.

Mahasiswa akhirnya membubarkan diri, dengan catatan akan melakukan aksi kembali bersama masa yang lebih banyak. (Ndre)