BATAM – Dinilai sering mangkir dalam rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2026, Bupati Natuna mendapat kritik tajam. Keseriusannya untuk membangun Natuna dipertanyakan.
Diantaranya adalah Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota DPRD Kepri, Marzuki SH. Legislatif dapil Natuna -:Anambas ini sangat menyayangkan sikap kepala daerah yang dinilai kurang memprioritaskan agenda strategis tersebut.
Marzuki mengutarakan kritikan itu seusai rapat Panitia Khusus (Pansus) RTRW di Graha Kepri, Batam, Selasa (23/6/26). Baginya menilai rapat ini sangat krusial, kepala daerah harus benar benar mengetahui dan memahami.
“Ini agenda sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang membahas usulan perubahan tata ruang demi memuluskan proyek pelabuhan baru dari Kementerian Perhubungan di Natuna,” jelas Marzuki.
Pansus RTRW, lanjut Marzuki, pada prinsipnya menyetujui perubahan guna konektivitas daerah. Maka itu, sangat disayangkan Bupati Natuna tidak hadir untuk membahas langsung.
“Ini sudah tiga kali pertemuan, dan beliau selalu diwakilkan oleh Wakil Bupati. Dari kemangkiran rapat pembahasan RTRW ini, kita mempertanyakan komitmen Bupati Natuna dalam membangun daerah,” tegas Marzuki.
Maka dari itu, Marzuki membandingkan komitmen Bupati Natuna dengan kepala daerah lain di Kepri. Dari tujuh kabupaten/kota yang diundang, hampir seluruh bupati dan wali kota hadir langsung demi mengawal masa depan wilayah mereka.
”Hanya Natuna yang selalu diwakilkan. Kami berharap ke depan Bupati bisa hadir langsung agar sinkronisasi kebijakan strategis ini berjalan maksimal dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujarnya lagi.
Sebagai wakil rakyat untuk Natuna-Anambas, Marzuki memastikan DPRD Kepri total mendukung pembangunan pelabuhan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa eksekusi di lapangan membutuhkan komitmen dan kehadiran nyata dari pucuk pimpinan daerah.
Penulis: Rudi
Editor: Manto
