ANAMBAS – Upaya melindungi dan melestarikan kekayaan budaya daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas mulai diperkuat melalui penyusunan landasan hukum. Salah satunya dengan mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang diinisiasi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dari tahapan penyusunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik draf Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/26).
Kegiatan menjadi ruang diskusi dan konsultasi untuk menggali berbagai masukan, saran, serta pandangan dari tenaga ahli dan para pemangku kepentingan.
Prihal ini dinilai penting agar penyusunan naskah akademik maupun materi muatan Ranperda benar-benar mencerminkan kondisi, kebutuhan, serta potensi kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat Anambas.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, dalam laporannya mengatakan, FGD merupakan bagian dari dukungan Sekretariat DPRD terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi salah satu tugas dan kewenangan DPRD, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Dijelaskan, Sekretariat DPRD memiliki tugas memfasilitasi pelaksanaan fungsi alat kelengkapan dewan, termasuk memberikan dukungan administratif dan teknis dalam proses persiapan penyusunan naskah akademik serta draf Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Forum ini, masih menurut Jhon, tidak sekadar menjadi agenda pembahasan dokumen, tetapi juga wadah untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan persoalan kebudayaan daerah yang selama ini berkembang di masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, serta memperoleh bahan dan rekomendasi untuk penyempurnaan naskah akademik dan materi muatan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah,” jelas Jhon.
Ia menambahkan, penyusunan Ranperda tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Sebab, kebudayaan daerah tidak hanya berkaitan dengan kesenian dan tradisi, tetapi juga mencakup adat istiadat, bahasa, pengetahuan tradisional, nilai-nilai kearifan lokal, hingga berbagai praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Untuk itu, peserta FGD melibatkan berbagai elemen, di antaranya pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), unsur perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, paguyuban dan kekerabatan.
Selain itu, kegiatan juga diikuti perwakilan tenaga pendidik, maestro dan pelaku seni budaya, pelaku wisata, serta pelaku ekonomi kreatif yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah.
Sementara itu, narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari tim tenaga ahli Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan UMRAH. Mereka memberikan pemaparan serta pandangan akademis sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi naskah akademik dan draf Ranperda.
Jhon berharap, melalui pelaksanaan FGD tersebut dapat terhimpun masukan dan rekomendasi yang komprehensif dari seluruh peserta sehingga dokumen naskah akademik yang disusun memiliki dasar kajian yang kuat dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Kepulauan Anambas.
Dengan demikian, Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah nantinya diharapkan tidak hanya menjadi produk regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu menjaga identitas dan jati diri masyarakat Anambas, sekaligus memastikan kekayaan adat istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, serta kearifan lokal tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Sunber: istimewa
Editor: Agus
