Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kepri Atas Ranperda APBD 2019
Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau agendakan Paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepri di dalam APBD Tahun 2019. Rapat berlangsung di ruang utama DPRD, Dompak, Tanjungpinang, Senin (26/11/18).
Masing-masing fraksi menyampaikan catatan maupun saran kepada Provinsi Kepri. Terhadap kedua poin utama itu, DPRD Kepri mengharapkan agar dapat di pahami dan juga menjadi prioritas di tahun 2019 mendatang.
Mengawali pandangan masing-masing fraksi. Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Saproni memberikan pandangan terhadap proses penyusunan APBD. Penegasan yang disampaikan Saproni, yakni lebih menegaskan agar penyusunan di sesuaikan dengan undang undang yang berlaku.
Mengimbangi penyusunan APBD, fraksi Golkar mendesakan agar pendapatan di daerah Kepri merata. Asmin Patros juga menyoroti BPJS Kesehatan, di sarankan dalam hal pelayanan dan pengurusan agar tidak memberatkan, terutama masyarakat menengah kebawah tanpa batasan pelayanan.
Bidang pendidikan di Kepri juga tidak luput dari pandangan fraksi Golkar, diantaranya, menginginkan ada penambahan ruang kelas baru (RKB). Termasuk honorer tenaga pengajar, peningkatan supaya terealisasikan pada tahun 2019.
“Kemudian, Pemprov Kepri agar mengaudit BUMD. Sejauh ini belum ada kinerja yg memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri itu,” jelas Asmin Patros mengakhiri pandangan dari fraksi.
Sementara pandangan dari fraksi Demokrat Plus yang disampaikan oleh Wan Norman, menyoroti biaya perjalanan dinas dan seremoni. Menurutnya sudah pantas dihilangkan/kurangi.
“Terkait program dinas olahraga, khususnya lapangan sepakbola. Sebaiknya tugas dan tanggungjawabnya beralih dinas lain, supaya lebih focus,” tambahnya.
Meskipun memiliki persamaan dalam memberi pandangan dari fraksi-fraksi sebelumnya untuk di bidang pendidikan dan gaji guru honorer, namun fraksi Hanura Plus melalu dr. Yusrizal menegaskan agar sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN.
Selain itu, Ia juga mengomentari anggaran untuk komisi KPPAD, dinilai masih sangat jauh. Karena hanya untuk kebutuhan gaji saja, sedangkan operasional KPPAD belum dianggarkan.
Begitu juga pembangunan sport hall, disarankan pembangunan di tunda tahun 2019 ini, mengingat keuangan daerah. Pemprov Kepri juga diminta agar mengkaji kembali pengelolaan laut. “Hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar,” sambungnya.
Sementara, Ing Iskandarsyah dari fraksi PKS-PPP menyikapi akan kualitas pendidikan dan kesehatan maupun UMK. Diharapkan Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di kepri.
Terakhir, pandangan fraksi, Kebangkitan Nasional yang disampaikan Sirajudin Nur. Ia mempertanyakan kepada Pemprov Kepri, sejauhmana efektivitas dan potensi PAD kepri sejauh ini. Kondisi PAD Kepri dinilai dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit.
“Kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya,”sambungnya. Maka dari itu, fraksi menyarankan kepada Pemprov Kepri agar melakukan regulasi pajak pendapatan daerah guna mendorong pendapatan keuangan daerah.
Sirajudin Nur juga menyikapi BUMD Kepri, fraksi menilai ada permasalahan. “Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya,” tanya Sirajudin Nur.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang didamping oleh Waka I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood. Dari seluruh pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).
Sumber: Humas
Editor Narasi: Red
