Tokoh Aktivis Batam Nilai Rudi-Rafiq Paling Rasional Jadi Gubernur Kepri, Ini Alasannya

“Pencapaian PAD Kepri dalam lima tahun terakhir terkesan stagnan, dengan hampir 75 % pendapatan berasal dari pajak kendaraan bermotor di Batam. Proses pembangunan terkesan lambat dan seadanya. Padahal Pemprov Kepri telah melepaskan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur jalan di Batam,” kata Uba Ingan Sigalingging, Tokoh Aktivis Kota Batam.

Provinsi Kepri yang terdiri dari tujuh kabupaten dan kota, telah mengalami kemajuan. Namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, terutama dalam aspek pemerataan pembangunan, ekonomi, dan pendidikan. Kota Batam, misalnya, bergerak lebih cepat dibandingkan daerah lain di Kepri.

Salah satu aspek yang mencolok adalah pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04%, melampaui pertumbuhan di kabupaten dan kota lain di Kepri, serta di provinsi (4,45%) dan nasional (5,05%).

Selain pertumbuhan ekonomi, kita perlu memperhatikan Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepri. Gini Ratio provinsi pada tahun 2023 adalah 0,340, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 0,325.

Sementara itu, IPM Kepri mencapai 79,08, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 74,39. Gini Ratio Kota Batam sendiri tercatat 0,338, dengan IPM mencapai 82,64.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kota Batam unggul dibandingkan dengan daerah lain di Kepri, dan mencerminkan kondisi pembangunan provinsi secara umum.

PAD Kepri Terkesan Stagnan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam upaya membangun daerah. Namun, dalam lima tahun terakhir, pencapaian PAD Kepri terkesan stagnan, dengan hampir 75% pendapatan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor di Batam. Tidak ada upaya serius dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak tersebut.

Salah satu langkah yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui penarikan biaya Labuh Jangkar. Pemprov Kepri pernah meluncurkan pungutan untuk biaya ini pada 9 Maret 2021, tapi penarikan tersebut terhenti, dan target pendapatan sebesar 200 miliar gagal tercapai. Ini menunjukkan ketidakmampuan Gubernur Ansar Ahmad dalam memperjuangkan pemasukan bagi Provinsi Kepri.

Kegagalan mendapatkan pemasukan dari Labuh Jangkar merupakan tamparan bagi kita semua, mengindikasikan bahwa visi dan misi maritim Gubernur Ansar hanya sekadar kata-kata tanpa realisasi yang jelas.

Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad untuk meningkatkan PAD berdampak pada kualitas kinerja pemerintahan dan pembangunan. Proses pembangunan terkesan lambat dan seadanya. Padahal Pemprov Kepri telah melepaskan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur jalan di Batam.

Satu hal yang mengejutkan adalah terjadinya defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kepri tahun 2024, yang hampir mencapai 500 miliar. Defisit ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan perencanaan pembangunan yang buruk.

Mengingat pentingnya pemerataan dan peningkatan pembangunan di Kepri, kita memerlukan gubernur dengan visi dan misi yang jelas, serta kepemimpinan yang tegas.

Pembangunan di Kota Batam dapat menjadi barometer untuk mengukur kemampuan seorang pemimpin. Batam yang padat penduduk tentunya memerlukan anggaran besar untuk pembangunan, dan kemajuan di Batam seharusnya menjadi stimulus bagi seluruh daerah di Kepri.

Untuk merealisasikan kemajuan pembangunan, kita memerlukan gubernur yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mampu mengonsolidasikan semua potensi yang ada di Provinsi Kepri.

Rudi-Rafiq Adalah Jawaban

Calon Gubernur Haji Muhammad Rudi dan calon Wakil Gubernur Haji Aunur Rafiq adalah pasangan yang tepat untuk itu.

Pengalaman Haji Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam dan Ex-Officio Kepala BP Batam, bersama Haji Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun, memberikan jaminan untuk membangun Provinsi Kepri yang lebih maju. (*)