Pemenangan Lelang Amdal Jembatan Babin Pakai LPJP ‘Versi’ KSO

Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Kepri. Tidak tanggung-tanggung, Dinas PUPR Kepri gelontorkan anggaran Rp 4 Milyar untuk penyusunan dokumen lingkungan (Amdal) jembatan tersebut.

Paket konsultan penyusunan dan pengajuan Amdal ini dimenangkan oleh PT Multi Karadiguna Jasa (MKJ) yang berkedudukan di Jakarta. Nilai penawaran dalam kualifikasi lelang senilai Rp. 3.535.235.000.

Data yang dihimpun, PT. MKJ sebagai pemenang tender, terditeksi bahwa kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal berstatus tidak valid saat mengikuti proses lelang. Perusahaan ini pun dinyatakan menang.

Namun, menurut koordinator kelompok kerja (pokja) lelang paket, dibolehkan sesuai pengajuan kerjasama operasional (KSO). Dikatakan Sulaiman, bahwa perusahaan sudah menyertakan mitra pada tahapan awal kualifikasi, yakni PT. Sarana Perencana Jaya (SPJ) asal dari Bandung.

“Perusahaan telah menyertakan mitra dalam pekerjaan untuk memenuhi persyaratan LPJP Amdal sebelumnya, dan itu sudah sesuai aturan, boleh terpenuhi melalui KSO,” kata Sulaiman saat ditemui diruang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Senin (6/12/21).

Terlepas, lanjut Sulaiman, apakah perusahaan pemenang itu punya LPJP atau tidak. Dokumen kualifikasi yang masuk telah menyertakan mitra yang mempunyai LPJP Amdal. Dalam administrasi persyaratan ini sudah terpenuhi.

“Sebagai pemenuhan syarat LPJP Amdal, sesuai aturan, jika ber KSO memang dibolehkan. Yang tidak boleh di KSO persyaratan utama, seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU),” jelas Sulaiman.

Sulaiman juga merasa keberatan jika PT. MKJ disinggung seolah-olah pinjam pakai kompetensi LPJP Amdal melalui KSO, terlebih dianggap sebagai memuluskan pemenang lelang. Ditegaskan bahwa proses ini telah mengikuti prinsip prinsip kualifikasi lelang.

“Memang LPJP Amdal adalah syarat dalam pekerjaan, tetapi hal itu bukan domainnya suatu perusahaan. Kalau teknis dalam pekerjaan konsultan Amdal boleh dengan cara KSO,” ucap Sulaiman untuk menegaskan kembali.

Diakui Sulaiman, pasca penetapan ada sanggahan terkait kompetensi LPJP Amdal. Materi sanggahan menyangkut perusahaan pemenang tidak memiliki kompetensi, namun karena ber KSO dari awal tetap dinyatakan pemenang.

“Ada perbedaan antara pekerjaan konsultan dan kontruksi. Pekerjaan kontruksi boleh menunjuk mitra kerja setelah menang, sementara konsultan harus pengajuan KSO dari tahapan awal seleksi,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, salah satu staf yang membidangi dasar hukum lelang ikut menjelaskan, bahwa pengadaan ini bukan mengacu pada kerjasama Amdal atau tidak. Persyaratan kualifikasi mengacu pada lelang jasa konsultasi kontruksi, jadi tidak harus ada LPJP Amdal sebagai persyaratan.

Lagian, kata staf ini bahwa kualifikasi lelang penyusunan dan pengajuan Amdal Jembatan Babin ini mengacu pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020. Jadi dokumen persyaratan termasuk dalam katagori kegiatan kontruksi.

“Harusnya persyaratan LPJP itu tidak ada dalam dokumen kualifikasi, cuma oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait mensyaratkan. Sebenarnya tidak boleh ada penambahan persyaratan,” ujar staf ini setelah di minta untuk menjelaskan ketentuan hukum oleh Sulaiman.

Memang rancu jika kegiatan konsultan penyusunan dan pengajuan Amdal dikatagorikan sebagai kegiatan kontruksi. Apa yang mendasari penyamaan pekerjaan kontruksi dan pekerjaan non kontruksi (konsultan)

Hal lainnya terkait kompetensi LPJP Amdal di dalam KSO tersebut. Sesuai kerangka acuan kerja (KAK), mengacu pada rumusan dan lingkup apa saja dalam penyusunan dan pengajuan Amdal jembatan Babin tersebut. (DG)


Share berita ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *