Paripurna Nota Kesepakatan DPRD dan Gubernur Kepri Atas RPJMD Tahun 2021-2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau menggelar Paripurna tentang Nota Kesepakatan rancangan awal RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026. Kesepakatan di tandatangani oleh Ketua DPRD dan Gubernur Kepri, Senin (10/5/21).

Menurut Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, SH bahwa hakikat pembangunan pada dasarnya merupakan peningkatan hidup kualitas manusia dan masyarakat menjadi lebih baik.

Karena hal itu, lanjut Nadeak, untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah harus proaktif dalam mengembangkan terobosan dan inovasi kelola pembangunan. Khususnya dalam mencari solusi yang optimum bagi kepentingan daerah, dengan melibatkan semua unsur pembangunan.

“Arah kebijakan dan program-program prioritas pembangunan yang pro rakyat harus didepankan, semangat memacu pembangunan di Kepri ini merupakan manifestasi dari kesungguhan kita semua,” ungkapnya.

Selain itu, masih menurut Jumaga, makna ini menggambarkan betapa pentingnya menyamakan persepsi tentang arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Sinergitas antara legislatif dan eksekutif adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan transparan dan akuntable, sehingga tercipta Good Governence,” ujarnya Jumaga.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan bahwa Nota Kesepakatan RPJMD tahun 2021-2026 itu lebih melaksanakan program-program yang prioritas. Hal ini karena keterbatasan oleh karena dampak pandemi COVID-19.

“Kegiatan APBD tahun 2021 ini akan dijalankan sesuai visi-misi yang telah disusun. Meski terbatas namun dapat melaksanakan beberapa program prioritas,” ujar Ansar seusai Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan RPJMD.

Menurut Ansar, RPJMD tahun ini sangat jelas yang menjadi prioritas pemerintah daerah adalah penangangan Covid-19. Pengaturan anggaran nanti bagaimana menangani masalah pandemi tersebut.

Setelah penanganan Covid-19, Pemprov Kepri akan konsentrasi melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Diantaranya, melalui pembangunan infrastruktur, baik di perkotaan maupun di desa tetap.

“Item-item itu akan kita kejar. Hitungan-hitungannya dengan target yang akan kita capai,” jelas Ansar.

Selain itu, Ansar menyinggung soal tarif labuh jangkar, bila dibandingkan dengan Malaysia ternyata masih belom kompetitif. Oleh karena itu, dia mengingatkan agar terus dikomunikasikan ke Kementerian Perhubungan.

“Hal ini agar pungutan labuh jangkar di Kepri lebih kompetitif lagi,” jelasnya.

Agenda penandatangan Nota Kesepakatan RPJMD tersebut, Gubernur Ansar didampingi oleh Wakil Gubernur Marlin Agustina. Tampak juga Sekretaris Daerah H. TS. Arif Fadilah dan sejumlah Kepala OPD. (*)

Editor: redaksi